Kewajiban Audit Koperasi: Siapa yang Wajib, Kapan, dan oleh Siapa

Koperasi simpan pinjam menghimpun dana anggota dan menyalurkannya kembali sebagai pinjaman. Keberlangsungannya bergantung pada satu hal: anggota percaya uang mereka dikelola dengan benar. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2024 (Permenkop UKM 2/2024), yang berlaku sejak 16 Januari 2024, memperkuat dasar kepercayaan itu lewat kewajiban audit oleh akuntan publik dan batas waktu yang kini sudah tiba: tahun buku 2025.

Apa yang diatur

Permenkop UKM 2/2024 memuat kebijakan akuntansi koperasi untuk tiga kelompok: koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam (KSP/USP), koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS/USPPS), serta koperasi sektor riil. Aturan ini menggantikan pedoman akuntansi lama yang, menurut bagian pertimbangannya, tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Siapa yang wajib diaudit

Hubungan antara ambang Rp5 miliar di Pasal 12 dan kewajiban umum di Pasal 14 perlu dibaca langsung pada teks peraturan, terutama bagi koperasi bermodal di bawah ambang tersebut. Jangan berasumsi koperasi kecil otomatis bebas audit sebelum membaca teks pasalnya dan petunjuk pelaksanaan terbaru dari kementerian.

Auditornya harus terdaftar dua kali

Akuntan Publik dan KAP yang mengaudit koperasi harus terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM serta di kementerian bidang keuangan. Tata cara pendaftaran di Kemenkop UKM ditetapkan Menteri Koperasi (Pasal 12 ayat 5), dan pemerintah menyusun pedomannya setelah peraturan terbit. Bagi pengurus, pelajarannya sederhana: sebelum menunjuk KAP, minta bukti izin dari Kementerian Keuangan dan bukti terdaftar di Kemenkop UKM.

Rotasi lebih ketat daripada aturan umum

Akuntan Publik hanya boleh mengaudit koperasi yang sama paling lama 3 tahun berturut-turut, lalu wajib jeda 2 tahun. Ini lebih ketat daripada batas 5 tahun buku berturut-turut untuk Akuntan Publik dalam PP 20/2015. Bagi KAP, artinya ada dua kalender rotasi yang harus dipantau untuk klien koperasi dan klien umum. Bagi koperasi, artinya perlu merencanakan pergantian penanggung jawab audit sejak awal, bukan menunggu tahun keempat.

Standar akuntansinya ikut berubah

KSP/USP wajib menerapkan kebijakan akuntansi berbasis SAK EP paling lambat tahun buku 2025, dan jenjang SAK yang dipakai tidak boleh turun. Konsekuensi praktisnya besar: koperasi yang selama ini membukukan sederhana perlu menyesuaikan pengakuan simpanan anggota, penyisihan kerugian pinjaman, pendapatan jasa, dan pengungkapan. Audit atas laporan yang belum disusun sesuai standar akan menghasilkan banyak koreksi, dan biaya serta waktunya bertambah.

Konsekuensi bila tidak patuh

Materi sosialisasi yang dipresentasikan di forum IAI menyebut sanksi administratif berjenjang, mulai dari teguran tertulis, penangguhan sertifikat NIK, penurunan tingkat kesehatan koperasi, pembekuan sementara izin simpan pinjam, hingga pencabutan izin, penutupan USP/USPPS, atau pembubaran KSP/KSPPS. Rincian sanksi sebaiknya dikonfirmasi pada teks peraturan.

Titik rawan yang biasanya diperiksa auditor

1. Simpanan anggota dan modal. Apakah klasifikasi simpanan pokok, wajib, dan sukarela sudah tepat serta cocok dengan buku anggota.
2. Pinjaman dan penyisihan. Kualitas piutang anggota, kolektibilitas, dan kecukupan penyisihan kerugian.
3. Pendapatan jasa pinjaman. Pengakuan pada periode yang benar, termasuk pinjaman bermasalah.
4. Kas dan bank. Rekonsiliasi dan pemisahan tugas antara kasir dan pembukuan.
5. SHU dan cadangan. Perhitungan sisa hasil usaha dan pembagiannya sesuai anggaran dasar.
6. Transaksi dengan pengurus dan pengawas. Pinjaman kepada pengurus dan pihak berelasi.

Langkah yang bisa dimulai sekarang

1. Hitung modal koperasi dan tentukan kelompoknya menurut peraturan.
2. Cek apakah laporan keuangan sudah disusun dengan SAK EP.
3. Pilih KAP yang terdaftar di Kemenkop UKM dan Kementerian Keuangan; periksa riwayat sanksinya.
4. Siapkan data: buku besar, daftar anggota dan simpanan, daftar pinjaman, bukti agunan, notulen rapat, dan dokumen SHU.
5. Jadwalkan audit agar laporan teraudit siap sebelum Rapat Anggota Tahunan.
6. Bahas temuan dan rencana perbaikan dalam rapat pengurus dan pengawas.

Intinya: audit koperasi bukan formalitas tahunan. Audit membantu anggota yakin bahwa simpanan mereka dicatat benar, dan membantu pengurus membuktikan bahwa amanah dijalankan.

Catatan: ringkasan ini bersumber dari pemberitaan dan materi sosialisasi tentang Permenkop UKM 2/2024, bukan dari teks peraturan. Untuk keputusan, rujuk pasal-pasal dan petunjuk teknis Kemenkop UKM terbaru.

Sumber

• Kapan Koperasi Wajib Diaudit AP/KAP yang Terdaftar di Kemenkop UKM (DDTCNews)
• Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP (DDTCNews)
• Peraturan Baru Kebijakan Akuntansi Koperasi (DDTCNews)
• Materi Permenkop UKM 2/2024 (IAI)